Kemasantani – Mojokerto. Pemerintah Desa Kemasantani kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan memperoleh penghargaan atas lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kepatuhan masyarakat Desa Kemasantani dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah.

Desa Kemasantani yang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Kemasan dan Dusun Ketanen, berhasil menyelesaikan kewajiban pembayaran PBB Tahun 2026. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kesadaran masyarakat serta kerja sama Pemerintah Desa Kemasantani dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Penghargaan lunas PBB Tahun 2026 tersebut diserahkan bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Pendopo Graha Majatama Kabupaten Mojokerto yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum., didampingi oleh Wakil Bupati Mojokerto dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.

Bagi Pemerintah Desa Kemasantani, penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Lunasnya PBB juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang selanjutnya dapat mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto.

Dengan diraihnya penghargaan tersebut, Pemerintah Desa Kemasantani berharap budaya tertib dan sadar pajak dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Prestasi ini sekaligus menjadi semangat bagi seluruh warga untuk terus mendukung pembangunan desa dan Kabupaten Mojokerto menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Pemerintah Desa Kemasantani mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dusun Kemasan dan Dusun Ketanen atas partisipasi dan kepeduliannya dalam memenuhi kewajiban PBB Tahun 2026.